Fatwa DSN-MUI tentang Uang Muka dan Jaminan Dalam Murabahah

Cetak
PDF

FATWA DEWAN SYARIAH  NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG

UANG MUKA DAN JAMINAN DALAM MURABAHAH

Oleh: Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

Praktek hukum ekonomi syariah sebenarnya telah ada di Negara Indonesia dalam berbagai bentuk sejak umat Islam membangun masyarakat, seperti hukum ekonomi syariah dalam bentuk transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa menyewa, gadai dan sebagainya yang berjalan sesuai dengan koridor syariat Islam yaitu dengan memperhatikan halal dan haram dan pelarangan riba. Akan tetapi semua itu pada umumnya dilaksanakan sebagai hukum diyani murni tanpa banyak melibatkan kekuasaan negara dalam bentuk hukum qadhai modern dimana terdapat lembaga penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa, badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap putusan yang diambil, perundang-undangan yang jelas dan lain-lain yang ada relevansinya dengan hukum qadhai tersebut[1].

Ekonomi Syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas, sebagaimana juga dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat. Konsep kesejahteraan manusia itu tidak mungkin statis, tetapi dinamis dan selalu relatif pada keadaan yang berubah. Oleh karena itu konsep kesejahteraan yang dikembangkan melalui ekonomi syariah harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang tetap dipandang sahih sepanjang masa. Islam mengatur kegiatan-kegiatan memperoleh uang dan mengeluarkannya sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat[2].

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, gadai, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka tahun 2000-an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Aset perbankan syariah ketika itu belum mencapai satu triliun rupah, saat ini lebih dari dua puluh dua triliun. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, sehingga seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syariah.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid dalam arti kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran Islam, seperti dalil bagi mujtahid. Dalam relevansinya dengan ekonomi syariah (muamalah maliyah) yang berkembang di Indonesia secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin yang berarti  menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan  dan tawjih, yaitu memberi petunjuk (guidance) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma dan hukum ekonomi syariah[3].

Dewan Syariah Nasional dibentuk tahun 1997 merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia. Fungsi utama Dewan Syariah Nasioanal adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini  menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah[4].

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional  dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah[5].

Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam Kegiatan Usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah[6]. Dewan Syariah Nasional  memiliki anggota dari para ahli bidang syariah Islam serta praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional berwenang untuk (a) memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah , dengan memperhatikan pertimbangan PBH-DSN; (b) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; (c) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM; (d) memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional[7].

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional berfungsi untuk menetapkan suatu produk Bank Umum Syariah, Usaha Unit Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana bunyi Pasal 26 yaitu (1) Kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21[8] dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada  Prinsip Syariah. (2) Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil alamin)[9]. Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah disebutkan ayat (2) Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyeluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah. (3) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsp Syariah dikenal dengan istilah transaksi syariah sebagaimana bunyi Pasal  2 ayat (3) Transaksi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)[10] tidak boleh mengandung unsur gharar[11], maysir[12], riba[13], zalim[14], risywah[15], barang haram dan maksiat[16].

Dengan berpijak pada konsep syariah, secara umum konsep lembaga keuangan syariah dijalankan dengan mengacu kepada nilai-nilai syariah baik secara mikro dan makro. Perspektif makro merupakan nilai-nalai syariah yang menekankan pada distribusi (dengan prinsip zakat), pelarangan riba, dan pelarangan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata dalam sistem perekonomian dan melaksanakan prinsip transaksi usaha didasarkan kepada kemitraan (syirkah)  dengan berbagi keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing), prinsip adanya kerelaan, keadilan dan kemanfaatan  serta prinsip yang mewajibkan zakat. Perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah dalam mengelola lembaga keuangan syariah, dan yang termasuk aspek mikro adalah pantulan dari sunnah Rasulullah saw. berkaitan dengan keteladanan dalam perilaku kehidupan sebaga aplikasi dari nilai-nilai syariah, yaitu shiddiq, amanah, al-hurriyah wa al-mas’uliyyah dan tabligh[17].

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang sebagian fatwanya telah masuk pada regulasi berupa Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung, merupakan politik hukum di dalam arah pentaqninan, artinya berkat political will pemerintahan Indonesia sangat menentukan tercapainya regulasi tersebut, karena perundang-undangan pada prinsipnya adalah produk politik, hal ini bisa terjadi karena bahan di dalam pembentukan hukum nasional adalah hukum adat, hukum barat dan hukum Islam.

Dalam pentaqninan ini, ijthad yang dilakukan pada umumnya adalah ijtihad fi tatbiq al-ahkam (ijtihad di dalam penerapan hukum) dengan menggunakan metode ijtihad jama’i (ijtihad kolektif); prosesnya adalah dengan menghadirkan para pakar di bidang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan materi yang dibahas, untuk memberikan pertimbangan keadaan yang sesungguhnya dan dihadiri pula oleh para ahli agama, khususnya ahli hukum Islam, untuk memberikan pertimbangan hukum ( al-hukm qabla bayan dhulmun wa tark al-hukm ba’da bayan dhulmun). Dengan cara ini diharapkan hasil ijtihadnya lebih benar, lebih baik dan indah serta arif untuk kemaslahatan hidup bersama[18].

Hubungan pentaqninan dan fiqh adalah materi-materi hukum dalam taqnin sama dengan  materi hukum yang telah dibahas oleh fuqaha yang lalu, yang membedakannya adalah metode pembahasan dan penyusunan materi serta pengkodifikasiannya telah dimodifikasi dengan cara mengikuti cara-cara ilmu hukum yang berlaku, dengan kata lain, substansinya tetap substansi ilmu fiqh penampilannya yang berbeda yakni fiqh Islam di dalam bajunya yang baru.

Dengan pentaqninan ini, ilmu fiqh sedang mengalami fase baru perubahan; perubahan dengan tidak meninggalkan jati dirinya yang tercermin di dalam dalil-dalil kulli, kaidah-kaidah kulliyah, maqashid al-syari’ah dan semangat ajarannya yang adil, memberi rahmat, maslahat dan mengandung makna bagi kehidupan, atau dengan ungkapan lain: al-muhafadlah  ’ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah artinya mempertahankan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat[19].

Lahir dan bermunculan lembaga keuangan syariah, disebabkan umat Islam merasakan sistem ekonomi yang ada yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena sistem ekonomi sosialis dan kapitalis berlandasan kepada falsafah materialisme, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi landasan filosofinya adalah keseimbangan kehidupan antara materi dan spiritual, antara dunia dan akhirat dengan landasan akidah tauhid. Dilihat dari segi tujuan di dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialis  adalah semata-mata untuk menghimpun kekayaan dan kenikmatan yang bersifat materi (materialis dan hedonis), sedangkan di dalam sistem ekonomi Islam, bertujuan untuk kesejahteraan individu dan masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan, diniati ibadah menuju ridha Allah. Hal ini relevan dengan aplikasi maqashid al-syari’ah yaitu hifdh al-mal.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan uang muka dan jaminan dalam pembiayaan murabahah adalah Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang berisi tentang Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah, Ketentuan Murabahah kepada Nasabah yang didalamnya terdapat kebolehan uang muka, Jaminan dalam Murabahah, Utang dalam Murabahah, Penundaan Pembayaran dalam Murabahah dan Bangkrut dalam Murabahah. Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah., fatwa ini berisi ketentuan khusus tentang uang muka dalam murabahah..

Pembahasan kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sebagai data dalam menganalisa hukum uang muka dan jaminan dalam pembiayaan murabahah.

A. F atwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Murabahah merupakan produk yang paling populer dalam praktek pembiayaan pada  perbankan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah ataupun manajemen bank, produk ini memiliki beberapa kesamaan  (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip, murabahah sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.

Murabahah adalah transaksi kepercayaan (trustworthness), sebab pembeli telah mempercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang dibelinya. Oleh karena itu ketika bank menawarkan skim pembiayaan murabahah, maka sebenarnya bank menawarkan kepercayaan dan good-will yang tinggi kepada nasabah, dan sebaliknya nasabah juga memberikan kepercayaan yang penuh kepada pihak bank. Konsep amanah dan saling mempercayai inilah yang membedakan murabahah dengan pinjaman yang berbasiskan bunga tetap.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional. Dalam praktek pembiayaan murabahah, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Kemudian bank memesan barang kepada supplier sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang itu resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Melihat praktek pembiayaan murabahah, tidak ditemukan adanya unsur bunga, namun hanya margin sebagai tambahan atas harga pokok pembelian, sehingga tidak bertentangan dengan syariah. Namun demikian tetap dibutuhkan sebuah fatwa untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang pembiayaan murabahah, sekaligus sebagai legalitas syar’i atas operasional yang dijalankan.

Dalam pertimbangannya Dewan Syariah Nasional menyebutkan (a) bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli. (b) bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannnya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (c) bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.

Adapun isi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah adalah sebagai berikut:

Pertama:    Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

  1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
  2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
  3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua:       Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

  1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
  2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
  4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar  uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
  5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
  6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
  7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal  sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah  wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga:      Jaminan dalam Murabahah

  1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
  2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat:   Utang dalam Murabahah

  1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
  2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
  3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal.  Tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima:      Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

  1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
  2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase  Syariah setelah tidak tercapai  kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam:   Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Murabahah merupakan produk layanan pembiayaan bank syariah yang diperbolehkan, Fatwa Dewan Syariah Nasional ini menjadikan dasar hukum  (adillah al-ahkam) dalam  murabahah adalah;

  1. Firman Allah Q.S. al-Nisa (4) ayat 29 :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka..

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Diantara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsp kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

  1. Firman Allah Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275 :

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat di atas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

  1. Firman Allah Q.S. al-Maidah (5) ayat 1 :

  Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Ayat ini merujuk pada keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Dalam konteks pembiayaan murabahah, terdapat  janji pihak bank untuk membelikan komoditas sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah, di samping itu, nasabah juga berjanji untuk membeli komoditas tersebut, jika memang sesuai dengan spesifikasi. Relevan dengan ayat tersebut, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi komitmen dan perjanjian yang telah dilakukan oleh keduanya. Selain itu, semua pihak yang melakukan transaksi jual beli murabahah harus memenuhi semua komitmen perjanjian yang biasanya tertuang dalam akad/kontrak.

  1. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 280;

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.

Ayat di atas merujuk pada pemberian waktu tangguh bagi nasabah yang sedang pailit. Ayat ini memerintahkan untuk bersabar dan memberikan kelapangan bagi orang yang sedang pailit dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya (utang). Relevansinya dengan praktek pembiayaan murabahah, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai nasabah menjadi sanggup kembali, atau sesuai dengan kesepakatan.

  1. Hadis Nabi saw. riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abi Said al-Khudri

Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.

Hadis ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

  1. Hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

 

Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli secara tidak tunai, muqarradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual ( H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis ini merupakan dalil lain dibolehkannya murabahah yang dilakukan secara tempo. Kedudukan hadis ini lemah, namun demikian banyak ulama yang menggunakan sebagai dalil untuk akad mudharabah ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad mudharabah sebagaimana disabdakan Rasulullah saw. dalam hadis tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti, nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

  1. Hadis Nabi Muhammad saw. Riwayat al-Tirmizi dari Amr bin Auf

 

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal. (H.R. al-Tirmizi dari Amr bin Auf).

Hadis di atas merujuk pada kebebasan untuk melakukan transaksi dan diperbolehkannya menetapkan beberapa syarat dalam transaksi.  Dalam konteks pembiayaan murabahah, kedua pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar ketentuan syara.

  1. Hadis Nabi Muhammad saw. riwayat  Jamaah;

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.

Hadis riwayat Jamaah (Imam Ahmad dan penulis kitab al-Kutub al-Sittah) merujuk pada keharaman melakukan penundaan pembayaran. Diharamkan bagi orang yang mampu dan berkecukupan untuk menunda pembayaran utang, atau mengakhirkan pembayaran atas kewajiban yang harus ditunaikan tanpa adanya uzur yang syari. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa nasabah yang telah mampu dan memiliki dana yang cukup untuk melakukan angsuran pembayaran, tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran, karena hal itu identik dengan tindak kezaliman bagi pihak bank. Untuk itu, seharusnya nasabah memiliki komitmen untuk melakukan pembayaran angsuran selama tidak ada uzur (halangan) yang dibenarkan oleh syariah.

  1. Hadis Nabi saw. riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad:

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.

Hadis riwayat Imam Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad merujuk pada sahnya pemberian sanksi bagi orang yang melakukan penundaan pembayaran. Sesuai dengan kesepakatan ulama, seorang qadli (hakim) diperbolehkan untuk melakukan penahanan fisik (gazling), siksaan fisik, pencemaran reputasi, pemblokiran aset, pemutusan akses atau hal lain yang bisa dipersamakan dengan hal itu. Berdasarkan hadis ini, pihak bank berhak melakukan penyitaan aset atau bahkan penahanan fisik  (gazling), bagi nasabah yang tidak memiliki komitmen (defaulter) untuk melakukan pembayaran angsuran.

  1. Hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Abd al-Razaq dari Zaid bin Aslam;

Rasulullah saw. ditanya tentang urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.

Hadis ini merujuk pada sahnya pemberian uang muka (down of payment) dalam akad jual beli murabahah, Ulama berbeda pendapat tentang bai arbun (down of payment), menurut jumhur ulama, ia merupakan jual beli yang dilarang dan tidak sahih, karena  terdapat gharar, risiko atau potensi untuk memakan harta orang lain tanpa adanya pembanding. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal,  menurut beliau, jual beli arbun (down of payment) sah adanya berdasarkan hadis tersebut. Dalam praktek pembiayaan murabahah, pihak bank diperbolehkan untuk meminta uang muka  (down of payment) dari nasabah, untuk menunjukkan keseriusan nasabah dalam melakukan transaksi.

  1. Ijma. Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan murabahah.

Kesepakatan ulama akan bolehnya jual beli secara umum dikutip dari Dr.Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Ulama muslim sepakat atas keabsahan akad jual beli, hal ini disadari bahwa kebutuhan manusia terkadang berhubungan dengan orang lain, dan manusia itu tidak bisa mengambil secara langsung kebutuhan tersebut tanpa adanya kompensasi, untuk itu dilakukanlah transaksi jual beli. Dengan jual beli, manusia  dapat mencapai keinginan dan memenuhi kebutuhannya, karena secara nature, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang. Ijma ini berlaku secara umum untuk segala jenis transaksi jual beli, termasuk jual beli murabahah. Dengan demikian jual beli murabahah mendapat pengakuan ijma ulama.

  1. Kaidah Fiqh

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah fiqh yang dikutip merujuk pada prinsip bahwa semua muamalah itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dengan demikian jual beli murabahah adalah akad yang boleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang manapun seperti tidak mengandung gharar, dharar, maisir, riba dan lain-lain.

Berdasarkan atas penjelasan dalil-dalil hukum di atas, dapat ditetapkan bahwa akad jual beli murabahah sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah.

Praktek pembiayaan murabahah terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pihak bank dan nasabah. Dalam jual beli ini, bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang/komoditas kepada pihak bank dengan spesifikasi tertentu. Kemudian keduanya membuat kesepakatan bahwa pihak bank berjanji akan menjual komoditas yang telah dimiliki, dan nasabah berjanji  akan membeli komoditas dengan adanya tambahan profit/margin tertentu atas harga pokok pembelian, dalam tahapan ini belum terjadi kontrak jual beli, namun hanya kesepakatan atau perjanjian.

Kemudian pihak bank membeli komoditas dari supplier atas nama bank sendiri, dan jual beli ini harus sah dan bebas dari riba. Setelah komoditas tersebut resmi menjadi milik bank, kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan tentunya aset tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Setelah itu, pihak bank dan nasabah baru bisa melakukan kontrak jual beli. Dalam hal ini, bank harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti harga pokok pembelian, besarnya margin, termasuk jika pembelian dilakukan secara utang. Jika telah terjadi kesepakatan dalam jual beli tersebut, barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, dan selanjutnya nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Jika bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agensi (agency contract), di mana pihak bank memberikan hak otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membelikan komoditas. Kemudian, nasabah membeli komoditas atas nama bank, dan kepemilikannya  hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya, nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli komoditas, kemudian pihak bank menawarkan komoditas tersebut kepada nasabah, dan terbentuklah kontrak jual beli dan komoditas kemudian pindah menjadi milik nasabah dengan segala risikonya. Menurut Ahmad Muhyidin Ahmad dari Kuwait Islamic Bank, transaksi ini diperbolehkan dan lazim disebut dengan al-murabahah lil amri bissyira bil wukalah.

Menurut al-Kasani, jual beli murabahah dapat dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat berikut (i) mengetahui harga pokok pembelian bagi nasabah, hal ini merupakan syarat mutlak bagi keabsahan jual beli murabahah, pihak bank harus men-disclose harga pokok pembelian kepada nasabah. (ii) adanya kejelasan margin/keuntungan yang diinginkan oleh pihak bank, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada nasabah, atau bisa dengan menyebutkan prosentase dari harga pokok pembelian. (iii) modal yang digunakan untuk membeli komoditas harus merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang. (iv) akad jual beli pertama (antara pihak bank dan supplier) harus sah adanya, jika tidak, maka transaksi jual beli yang dilakukan pihak bank dengan nasabah akan menjadi rusak dan batal akadnya.

Untuk jual beli murabahah yang diterapkan dalam operasional bank syariah, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuan tersebut misalnya;

  1. Dalam jual beli ini, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini lazim disebut dengan bai urbun. Menurut jumhur ulama, hal ini memang tidak diperbolehkan. Namun, jika bersandar pada pendapat Imam Ahmad bin Hambal, jual beli urbun diperbolehkan berdasarkan hadis yang telah disebutkan. Jika nasabah memutuskan untuk membeli komoditas tersebut, uang muka tersebut bisa digunakan sebagai pengurang atas harga yang disepakati. Tapi, jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut.
  2. Pihak bank diperbolehkan untuk meminta jaminan dari nasabah, hal ini bertujuan agar nasabah serius dengan kontrak jual beli yang dilakukan. Bank boleh meminta jaminan yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan sebagai pegangan. Jaminan itu  muncul, karena jual beli yang dilakukan adalah secara tempo, sehingga dirasa perlu untuk menghadirkan jaminan, hal ini bisa dirujuk pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 283.
  3. Transaksi jual beli murabahah yang dilakukan pihak nasabah, tidak terkait dengan transaksi lain yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak ketiga. Jika angsuran tersebut belum lunas, maka nasabah tetap memiliki utang dengan pihak bank, dan tetap harus dilunasi. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut, tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada pihak bank.

Ketentuan murabahah dijelaskan pula pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu Pasal 9 ayat (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

  1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang[20].
  2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
  3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  4. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah)[21] untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
  5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
  6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
  7. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
  8. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional[22].

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli murabahah disebut dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 116 (1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. (2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. (3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Pasal 117 berbunyi, pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati. Pasal 118, Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad. Pasal 119, Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Pasal 120, Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.  Pada Pasal 124 ayat (1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan  dalam kurun waktu yang disepakati; (2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi  keringanan; (3) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.

Apabila dicermati ketentuan murabahah yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, secara prinsip isinya sama tidak bertentangan antara satu dan lainnya yang memberikan aturan baru jual beli murabahah dalam bentuk pembiayaan.

Di antara aturan baru dalam murabahah adalah jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

 

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah

Dalam operasional bank syariah, uang muka juga diberlakukan pada transaksi jual beli murabahah. Pihak bank meminta uang muka pada nasabah atas pesanan barang yang dilakukan, agar pihak nasabah bersungguh-sungguh atas pesanan dan transaksi yang dilakukan. Menurut term fiqh, uang muka ini lazim disebut dengan istilah bai arbun.

Bai arbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.

Dalam operasional bank syariah, uang muka dibayarkan pemesan/calon pembeli sebagai tanda jadi saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka tersebut berfungsi untuk menunjukkan kesungguhan nasabah atas pesanan/transaksi yang dilakukan. Jika nasabah sepakat atas pesanannya, maka uang tersebut merupakan bagian dari harga, dan jika ia menolak, maka biaya riil yang ditanggung pihak bank harus diganti dengan uang muka tersebut. Jika uang muka tersebut lebih kecil dari kerugian, pihak bank bisa meminta tambahan dari nasabah dan sebaliknya. Melihat praktek ini, Dewan Syariah Nasional merasa perlu menetapkan fatwa agar praktek tersebut  sesuai dengan ketentuan syariah, dan dapat sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Dalam pertimbangan Dewan Syariah Nasional  sebagai acuan dasar mengeluarkan fatwa ini adalah (a) bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), LKS dapat meminta uang muka (b) bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Adapun isi Fatwa Tentang Uang Muka Dalam Murabahah adalah;

Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka:

  1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.
  2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
  3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
  4. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
  5. Jika uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Kedua :   Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara  kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional ini menjadikan dasar hukum  (adillah al-ahkam) dalam praktek pembayaran uang muka dalam jual beli  murabahah adalah;

  1. Firman Allah Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282 :

 

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampa waktu tertentu, buatlah secara tertulis.

Ayat di atas merujuk pada perintah untuk melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan secara tempo. Mujahid dan Ibnu Abbas  berkata, ayat ini diturunkan  oleh Allah untuk memberikan legalisasi akad salam yang dilakukan secara tempo, Allah telah memberikan izin dan menghalalkannya, kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat tersebut. Berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas ini, dapat dipahami atas keabsahan jual beli secara tempo. Dalam konteks ini perlu dilakukan pencatatan atas uang muka yang dibayarkan oleh nasabah, untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

  1. Firman Allah Q.S. al-Maidah (5) ayat 1 :

 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Ayat ini merujuk pada keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Dalam konteks pembayaran uang muka,  harus dijelaskan perjanjian bagaimana mekanisme nantinya jika nasabah menerima atau menolak transaksi. Relevan dengan ayat tersebut,  kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi komitmen dan perjanjian yang telah dilakukan oleh keduanya. Selain itu, semua pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan adanya uang muka ini harus memenuhi semua komitmen perjanjian yang biasanya tertuang dalam akad/kontrak.

  1. Hadis Nabi Muhammad saw. Riwayat al-Tirmizi dari Amr bin Auf

 

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal. (H.R. al-Tirmizi dari Amr bin Auf).

Hadis di atas merujuk pada kebebasan untuk melakukan transaksi dan diperbolehkannya menetapkan beberapa syarat dalam transaksi.  Berdasarkan hadis ini, terdapat kebebasan untuk melakukan transaksi ataupun menetapkan beberapa syarat dalam transaksi, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan nash syar’i. Seperti syarat  tersebut  menyebabkan adanya unsur riba ataupun gharar dalam transaksi, syarat  tersebut bertentangan dengan kaidah dan maqashid al-syariah, atau syarat tersebut bertentangan dengan tujuan asal dilakukannya transaksi. Dalam konteks penentuan pembayaran uang muka, kedua pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar koridor yang telah disebutkan.

  1. Hadis Nabi Muhammad saw. riwayat  Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan riwayat Malik dari Yahya;

Tdak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

Hadis ini merujuk pada larangan untuk berbuat madharat (bahaya, kesusahan) kepada orang lain. Dalam konteks pembayaran uang muka dalam jual beli murabahah, setidak-tidaknya ketentuan yang ada tidak memberatkan dan bisa mendatangkan kerugian bagi kedua pihak.

  1. Kaidah Fiqh:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.

Kaidah fiqh yang dikutip merujuk pada prinsip bahwa kita boleh melakukan sesuatu sepanjang tidak melakukan mafsadah (kerusakan, bahaya), dan mampu mendatangkan maslahat. Jika memang pembayaran uang muka dalam murabahah bisa mendatangkan maslahat bagi kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan bisa dihindarkan beberapa hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka pembayaran uang muka bisa digunakan;

  1. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (jawaz). Di antaranya adalah Dr. Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa pembayaran uang muka adalah sah dan halal untuk dilakukan, karena adanya kebiasaan (urf) yang telah dipraktekkan dalam masyarakat. Berdasarkan pernyataan ini, maka dapat dikatakan bahwa pembayaran uang muka dalam jual beli adalah sah dan boleh untuk dilakukan.

Berdasarkan dalil-dalil hukum beserta penjelasan di atas, Dewan Syariah Nasional menetapkan  hukum uang muka dalam murabahah adalah sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah.

Kemudian Dewan Syariah Nasional memberikan penjelasan akad sebagai berikut, pembayaran uang muka, biasanya  dilakukan oleh nasabah dalam transaksi jual beli murabahah atas permintaan bank agar nasabah bersungguh-sungguh atas pesanan dan transaksi yang dilakukan. Jika nasabah setuju dengan aset yang dibawa oleh bank, maka uang muka tersebut menjadi bagian dari harga yang disepakati, dan jika ia menolak maka uang muka tersebut akan dijadikan buffer atas kerugian yang diderita pihak bank..

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal oleh ulama fiqh dengan istilah bai arbun. Ulama fiqh berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa bai arbun merupakan jual beli yang dilarang dan tidak shahih, menurut mazhab Hanafiyah merupakan jual beli yang fasid (rusak), dan dianggap batil oleh sebagian ulama lainnya. Hal itu dilandasi atas hadis Rasulullah saw. yang menyatatakan bahwa Sesungguhnya Nab saw. melarang bai arbun, kedudukan hadis ini dhaif (lemah). Selain itu juga disebabkan bahwa dalam bai arbun terdafat gharar, resiko dan memakan harta orang lain tanpa kompensasi. Menurut Ahmad bin Hanbal, bai arbun diperbolehkan dengan dalil hadis dari Abd al-Razzaq dari hadis Zaid bin Aslam berkata, Suatu ketika Rasulullah saw. ditanya tentang arbun dalam jual beli, maka Rasulullah saw. menghalalkannya, kedudukan hadis ini lemah.

Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis yang meriwayatkan tentang bai arbun kedudukannya adalah lemah, namun demikian, bai arbun sudah menjadi bagian dari transaksi jual beli dalam perdagangan dan perniagaan dewasa ini. Pembayaran uang muka tersebut dijadkan buffer atas kemungkinan kerugian yang diderita oleh penjual, jika transaksi batal dilakukan. Dr. Wahbah Zuhaili membenarkan praktek pembayaran uang muka ini dalam transaksi jual beli dengan dalil adanya urf sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berdasarkan pernyataan ini, maka dapat dikatakan bahwa praktek pembayaran uang muka dalam murabahah adalah sah dan dibenarkan oleh syariah.

Ketentuan uang muka dalam murabahah dijelaskan pula pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut, Dalam hal Bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf  e[23] maka berlaku ketentuan sebaga berikut:

  1. dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka Bank dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah.
  2. dalam hal urbun, jika nasabah batal membeli barang, maka urbun yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan jika urbun tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pembahasan uang muka dalam murabahah disebutkan dalam tiga pasal, yaitu Pasal 121, Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli murabahah. Pasal 122, Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut. Pasal 123, Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung di atas, menetapkan aturan baru dalam jual beli murabahah yaitu dibolehkannya uang muka dalam murabahah, hal ini disebabkan murabahah telah dimodifikasi menjadi salah satu bentuk pembiayaan di perbankan syariah.

 



[1] Rifyal Ka’bah, “Praktek Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, Suara Uldilag, Vol.3 No.IX (September 2006) h.59

[2]Abdul Manan, “Sistem Ekonomi Berdasarkan Syariah”, Suara Uldilag, Vol.3 No.IX (September 2006) h.6

[3] Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.64

[4] Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.236

[5] Didin Hafidhuddin, “Pengawasan Ekonomi Syariah (Kelembagaan dan Produk Fatwa)”, Suara Uldilag, Vol. 3 No.IX, (September 2006), h.152.

[6] Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/FBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

[7] Rifyal Ka’bah, op.cit, h.67

[8] Pasal 19 dan 20 menjelaskan tentang kegiatan usahan Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah, sedangkan Pasal 21 menjelasakan tentang kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara lengkap pasal-pasal tersebut dalam UU No.21/2008

[9] Lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (I.Umum).

[10] Pasal 2 ayat (1) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank wajib membuat Akad sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank ini. (2) Dalam akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan.

[11] Gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugkan.

[12] Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.

[13] Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Pelarangan riba merupakan salah satu bagian dari dimensi moral ekonomi Islam. Aspek moral mempunyai kaitan yang cukup erat dengan dilarangnya riba. Dilarangnya riba adalah ketidakadilan karena terjadinya penghisapan dari kalangan yang kaya terhadap kalangan yang miskin.

[14] Zalim adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain.

[15] Risywah adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

[16] Barang haram dan maksiat adalah barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

[17] Fathurrahman Djamil, “Lembaga Keuangan Syariah”, Suara Uldilag, Vol. 3 No. IX (September 1996), h.80-86

[18] A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 165

[19] Ibid, h. 166

[20] Yang dimaksud dengan “barang” adalah barang yang diketahui jelas kuantitas, kualitas dan spesifikasnya.

[21] Wakalah harus dibuatkan akad secara terpisah dari akad murabahah. Yang dimaksud dengan secara prinsip barang milik bank dalam wakalah pada akad murabahah adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian.

[22] Angsuran secara proporsional adalah angsuran yang ditetapkan bank secara proporsional antara harga pokok dan margin, serta jangka waktu angsuran. Contoh:

  • Harga pokok mesn Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  • Margin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  • Jangka waktu angsuran = 12 (dua belas) bulan
  • Angsuran Nasabah Rp. 12.000.000,-/12 = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

[23] Bunyi ayat (1) huruf e adalah Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.

Add comment


Security code
Refresh